Selamat Datang di Forum Dubeta
Forum kita bersama yang memberikan berbagai informasi terkini & ilmu komputer,
Silahkan register untuk join di forum ini
Terima Kasih
Dubeta Admin
Dubeta
Selamat Datang di Forum Dubeta
Forum kita bersama yang memberikan berbagai informasi terkini & ilmu komputer,
Silahkan register untuk join di forum ini
Terima Kasih
Dubeta Admin
Dubeta
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Jumlah posting : 398 Join date : 25.01.12 Age : 82 Lokasi : Amsterdam
Subyek: Australia Dukung Kedaulatan Indonesia Tue Feb 28, 2012 4:56 pm
CANBERRA - Opsi merdeka sudah diteriakkan sejak awal 1960-an Pemerintah Australia menyatakan mereka mendukung keutuhan wilayah dan persatuan Indonesia, termasuk kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua.
Pernyataan itu dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri Australia, Selasa (28/02/2012), menyusul pertemuan yang diselenggarakan kelompok bernama Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di Canberra hari ini.
"Pertemuan itu tidak mewakili pandangan-pandangan pemerintah Australia," kata juru bicara Kedutaan Besar Australia, Ray Marcello, kepada Pinta Karana dari BBC Indonesia hari ini.
"Australia berkomitmen penuh terhadap persatuan Republik Indonesia, sebagai kewajiban dasar Traktat Lombok antara Australia dan Indonesia," kata Marcello. Dalam sistem pemerintahan Australia, kebijakan luar negeri ditentukan oleh pemerintah. Dalam hubungan dengan Indonesia, Traktat Lombok mendapat dukungan partai-partai terbesar di parlemen Australia.
IPWP didirikan oleh aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen dari Vanuatu, Inggris dan Papua Nugini pada 2008. Kelompok ini terinspirasi oleh keberhasilan Parlemen Internasional untuk Timor Timur.
Salah satu pendirinya adalah Benny Wenda dari Wamena, Papua yang menetap di Inggris sejak 2002.
Ketegangan di Papua yang sudah terjadi selama puluhan tahun masih belum berhasil dicarikan jalan keluarnya.
Pemerintah Indonesia mengakui otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat yang diterapkan selama hampir sepuluh tahun belum manjur mengatasi gejolak di dua provinsi tersebut.